Kebijakan Khusus untuk 193 Ribu Guru Honorer Lulus Passing Grade Tanpa Formasi Simak informasi Lengkapnya

Formasi yang dibutuhkan pada Seleksi PPPK 2022
WE Admin
Please wait 0 seconds...
Scroll down and click on OPEN for destination

 Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK Kemendikbudristek Praptono mengungkapkan bakal ada kebijakan khusus untuk 193 ribuan guru honorer negeri yang lulus passing grade PPPK, tetapi tidak mempunyai formasi. "Kebijakannya akan dituangkan dalam PermenPAN-RB dan dilaksanakan pada PPPK 2022," ungkap Praptono saat menerima perwakilan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) yang disiarkan langsung lewat YouTube Heti Koestrianingsih, Selasa (15/2). Praptono didaulat mewakili Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menerima perwakilan para demonstran dari FGHNLPSI.

Dalam pertemuan tersebut Praptono menyebutkan pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan di tengah-tengah pelaksanaan seleksi. Seleksi PPPK guru 2021 mengikuti PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 yang ketentuannya tes dilakukan hingga tiga kali "Kalau guru honorer menuntut diberikan formasi tanpa tes lagi ya, berarti tidak bisa tahun ini," ujarnya.

Dia menyebutkan tahun ini sekitar 486 ribu guru honorer yang lulus passing grade. Dari jumlah tersebut sekitar 293 ribuan lulus formasi.

Sisanya sekitar 193 ribu tidak lulus formasi Terhadap 193 ribu guru honorer yang lulus passing grade itu menurut Praptono, akan diprioritaskan pada rekrutmen PPPK 2022. Itu sebabnya pemerintah terus mendorong pemda untuk memaksimalkan pengusulan formasi PPPK guru 2022. "Kuota PPPK 2022 lebih banyak karena itu Pemda sebaiknya mengusulkan sebanyak-banyaknya," ucapnya

Formasi yang dibutuhkan pada Seleksi PPPK 2022:

• Tenaga pendidik

• Tenaga kesehatan

• Tenaga penyuluh

Tjahjo mengaku, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju untuk merekrut PPPK pada tahun ini.

Kebijakan yang dimaksud adalah jumlah pembuat kebijakan atau PNS lebih sedikit, dibandingkan jumlah government worker atau public services (PPPK) yang lebih banyak.

"Mengacu kepada contoh baik tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat," ungkapnya.

Itulah infornasi terbaru mengenai p3k tahun ini semoga informasi ini bermanfaat.

About the Author

WE Admin
Jangan menunggu bisa baru melakukan. Tapi lakukanlah. Kamu pasti bisa !

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.